Ilustrasi – Direktur Utama Perum Bulog Achmad Rizal Ramdhani (tiga kanan baris belakang) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah), dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (kiri) meninjau harga beras SPHP di salah satu ritel modern di wilayah Serang, Banten, Rabu (20/8/2025). ANTARA/Harianto
Ini untuk mengimbangi adanya pergeseran distribusi perberasan ke pasar tradisional
Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan pemerintah bersama pemangku kepentingan segera memasifkan penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di ritel modern guna menjaga ketersediaan serta menyeimbangkan harga pangan nasional.
"Ini untuk mengimbangi adanya pergeseran distribusi perberasan ke pasar tradisional," kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyaluran Beras SPHP yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu.
Dia menyampaikan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menghimpun pemerintah daerah dan Perum Bulog untuk eskalasi Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras.
"Targetnya kepada 214 kabupaten/kota yang masih ada fluktuasi harga beras melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) selama bulan Agustus lalu," ujar Ketut.
Ia menuturkan stok beras SPHP untuk ritel modern perlu terus diperkuat, terutama bagi titik-titik strategis pada 214 kabupaten/kota tersebut.
"Rapat pada hari ini sebagai tindak lanjut rapat koordinasi inflasi yang dipimpin oleh Bapak Mendagri hari kemarin. Nah di situ khusus untuk beras sudah terjadi beberapa penurunan, tapi ada 214 daerah yang masih mengalami kenaikan harga beras," terang Ketut.
Adapun 214 kabupaten/kota yang menjadi target distribusi beras SPHP secara masif tersebar di 33 provinsi se-Indonesia. Dari itu, dilihat secara pembagian wilayah pemberlakuan harga beras SPHP terdiri dari 113 kabupaten/kota di zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi).
Kemudian 81 kabupaten/kota di zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan 20 kabupaten/kota di zona 3 (Maluku, Papua).
Dijelaskan saat ini terjadi pergerakan pasar di mana penggilingan padi lebih banyak menyalurkan beras ke pasar tradisional yang dulunya kurang peminat, sehingga pedagang UMKM mendapatkan limpahan rezeki dari konsumen yang mencari beras dengan stok melimpah.
Kondisi tersebut membuat konsumen lebih banyak berbelanja di pasar tradisional yang menawarkan beras beragam jenis, dengan sebagian dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi meski rata-rata berada di atas ketentuan HET.
Dia menilai penting mengupayakan distribusi beras SPHP ke ritel modern karena selama ini peran ritel modern menjadi penyeimbang harga dengan memastikan penjualan beras sesuai HET.
"Kalau ritel modern sudah terpenuhi dengan baik maka dengan sendirinya harga beras di pasar rakyat minimal flat," ujar Ketut.
Bapanas mencatat realisasi penjualan beras SPHP untuk periode Juli-Desember per 3 September telah mencapai 126,2 ribu ton dari target 1,3 juta ton hingga akhir 2025.
Baca juga: Bapanas: Intervensi harga akan fokus di 214 kabupaten/kota
Baca juga: Bapanas: Harga cabai rawit Rp42.721/kg, bawang merah Rp43.891/kg
Baca juga: Bapanas: Penyaluran beras SPHP capai 300.187 ton per 1 September 2025
Pewarta: Muhammad HariantoEditor: Agus Salim Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
